Mantan Ketua KPK Kritik Keras Pengesahan UU Cipta Kerja

 

CIAMISMU.COM – Mantan ketua KPK yang sekarang menjabat Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqaddas mengkritik soal pengesahan RUU Cipta Kerja Senin kemarin (5/10/2020) oleh DPR.

Bahkan, dikutip dari halaman detik pada Selasa (6/10/2020), Busyro menilai pengesahan tersebut sebagai defisit moral antara DPR dan Pemerintah.

"Ini disahkan dengan penuh kekumuhan moralitas yang bukan saja rendah, tapi sama sekali defisit moral dari pemerintah dan DPR di saat masih berada dalam kondisi masyarakat tak mampu untuk menyampaikan aspirasi secara normal karena situasi pandemi COVID. Itu dicuri momentumnya dengan cara mentalitas jumawa tadi," ujar Busyro, Senin (5/9/2020) di halaman detik.

Berkaitan dengan telah dilaksanakannya pengesahan RUU Omnibus Cipta Kerja menjadi UU, Busyro Muqoddas merasa tidak kaget. Sebab dirinya menilai bahwa DPR saat ini telah dikuasai oleh pemerintah.

"Tidak begitu mengagetkan karena sikap Presiden Jokowi itu semakin merasa jumawa karena menguasai DPR. Sehingga penuh keyakinan ambisi untuk RUU Omni ini yang semula ditargetkan 100 hari kemudian mundur tapi pada akhirnya yang terjadi seperti ini, karena faktor kejumawaan tadi," katanya di sumber yang sama sebelumnya.

"Kedua mempertegas analisis berbagai pihak bahwa ini ada kekuatan pemodal yang begitu besar yang menjadi cukong dalam Pemilu 2014 dan terutama 2019, ini tagihan terbesar, tagihan yang sebelumnya ada juga UU KPK itu langkah awal, sehingga KPK nggak bisa berbuat apa-apa," Busyro mengimbuhi.

Selain itu, Busyro juga menyampaikan bahwa pengesahan RUU Omnibus Law itu  membunuh demokrasi. Sambil tak lupa juga, Busyro mengapresiasi atas sikap Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja disahkan.

Soal sertifikasi Halal, Busyro menyampaikan bahwa hal itu hanya bagian mikro dari RUU Cipta Kerja. Tapi lebih pada pengesahan yang dipaksakan ditengah Covid-19 seperti sekarang.

"Pokoknya itu bukan pada sertifikasi halal yang jadi bagian mikro itu, tapi RUU Omnibus Law ini dipaksakan dalam situasi yang sekarang masyarakat itu mau demo sangat terbatas belum lagi surat edaran Kapolri, itu kan sudah sangat represif," ujarnya. (Editor: WH/Sumber: Detik).

BUSYRO MUQODDAS NASIONAL NEWS OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA Oktober 05, 2020